Ratusan warga dan penambang rakyat meluapkan kemarahan dengan mendatangi Kantor Pengawasan Produksi (Wasprod) PT Timah Tbk di Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, pada Jumat (7/8/2026) pagi hingga siang hari.
Aksi unjuk rasa yang semula dimaksudkan sebagai penyampaian aspirasi tersebut berujung anarkistis. Massa yang tersulut emosi merusak fasilitas kantor, memecahkan kaca-kaca gedung, hingga melakukan aksi pembakaran kantor operasional Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.
Kemarahan kolektif ini merupakan imbas langsung dari berhentinya aktivitas pembelian bijih timah oleh para mitra strategis dan kolektor pasca-penegakan hukum oleh aparat kepolisian beberapa hari sebelumnya.
Ketegangan di tingkat tapak sebetulnya mulai meruncing sejak Selasa (4/8/2026), ketika tim gabungan Ditreskrimsus Polda Bangka Belitung, Satreskrim Polres Belitung, dan Satbrimob menggerebek sebuah tempat penampungan di Jalan Jagung, Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjungpandan. Dalam operasi tersebut, polisi menyita sedikitnya 52,5 ton pasir timah yang diduga ilegal dan menetapkan empat orang sebagai tersangka.
Meskipun operasi tersebut bertujuan memberantas praktik pertambangan tanpa dokumen resmi, penindakan hukum ini memicu efek kejut psikologis yang luar biasa di pasar lokal. Para mitra resmi maupun pengepul PT Timah Tbk mendadak memilih tiarap dan menghentikan seluruh transaksi pembelian dari penambang rakyat karena dihantui ketakutan akan terseret pusaran kasus hukum.
“Kami sudah cukup sabar saat harga beli kemarin anjlok akibat kendala Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) internal PT Timah,” ujar salah satu penambang di lokasi demonstrasi yang meminta identitasnya dirahasiakan, Jumat (7/8/2026).
“Sekarang, gara-gara penangkapan 52,5 ton kelar kemarin, semua mitra sama sekali tidak mau beli timah kami. Kalau begini terus, bagaimana nasib kami? Bagaimana kami bisa memberi makan anak dan istri jika satu-satunya mata pencaharian kami diputus?” lanjutnya dengan nada bergetar.
Kelesuan ekonomi yang mendadak runtuh dalam hitungan hari membuat keputusasaan warga berubah menjadi resistensi sosial. Di tengah kepulan asap pembakaran fasilitas kantor Wasprod, terdengar riuh seruan dari kelompok ibu-ibu yang turut bergabung dalam barisan massa.
Mereka menilai pemerintah daerah dan korporasi menutup mata terhadap urusan perut ratusan kepala keluarga yang bergantung penuh pada sektor komoditas ini.
“Bagaimana tanggung jawab pemerintah kepada rakyatnya? Setelah kejadian penangkapan ini, kami mau makan apa kalau PT Timah dan mitranya tidak mau membeli? Kalau tidak ada kejelasan dan solusi hari ini, habis ini kami geser aksi ke rumah Bupati Belitung Timur,” seru Nita, salah seorang ibu yang ikut berdiri di garis depan massa.
Hingga berita ini diturunkan, ratusan personel kepolisian dari Polres Belitung Timur masih disiagakan penuh di sekitar lokasi untuk mengendalikan situasi dan mencegah perusakan lebih lanjut.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya menghubungi pihak manajemen PT Timah Tbk dan Polres Belitung Timur untuk mendapatkan konfirmasi resmi terkait langkah penanganan hukum dan solusi atas tuntutan para penambang.
Fakta info/Tim
