INGIN BUAT WEBSITE BERITA MURAH??
Dalam aksi tersebut, HAMASS menyampaikan sejumlah dugaan persoalan yang terjadi di Lapas Kelas IIB Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Persoalan yang disoroti antara lain dugaan pungutan terhadap warga binaan hingga dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pembinaan dan pengamanan.
Koordinator Aksi HAMASS, Rahmat Hidayat, S.E., mengatakan informasi yang disampaikan dalam aksi tersebut diperoleh dari hasil penelusuran internal serta keterangan yang disebut berasal dari mantan narapidana yang baru bebas.
Menurut Rahmat, terdapat dugaan pungutan yang berkaitan dengan kamar hunian, pengurusan kepulangan warga binaan, serta persoalan penggunaan telepon seluler di dalam lapas.
HAMASS juga menyebut adanya dua inisial, yakni “CKR” dan “FT”, yang menurut informasi yang mereka terima diduga berkaitan dengan pungutan tersebut.
“Yang kami sampaikan hari ini adalah dugaan yang perlu diperiksa dan ditindaklanjuti. Kami meminta Kanwil Ditjenpas Sumsel membongkar persoalan ini secara menyeluruh,” ujar Rahmat dalam orasinya.
Selain dugaan pungutan, HAMASS turut mempertanyakan tindak lanjut atas laporan pengaduan yang sebelumnya telah disampaikan pada 4 September 2026 dengan Nomor 133/HAMASS/LAPDU/IX/2026.
Laporan tersebut, kata HAMASS, juga mencakup dugaan kekerasan terhadap seorang warga binaan di Lapas Kelas IIB Kayuagung.
Rahmat menegaskan, pihaknya tidak bermaksud menghakimi atau menjustifikasi pihak tertentu. Menurutnya, pemeriksaan dan pembuktian atas berbagai dugaan tersebut merupakan kewenangan institusi terkait.
“Kita tidak mau menjustifikasi kalau Kalapas ini buruk. Tetapi kalau memang terbukti bersalah, kami meminta ada tindakan tegas. Ini demi perbaikan Lapas agar benar-benar menjadi tempat pembinaan,” katanya.
Kanwil Ditjenpas Sumsel Beri Tanggapan
Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Bidang Perawatan, Pengamanan, dan Kepatuhan Internal (P3KI) Kanwil Ditjenpas Sumsel, Effendi, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah langkah terkait berbagai persoalan yang muncul di Lapas Kayuagung.
Langkah tersebut, menurut Effendi, antara lain berupa pemanggilan, pemeriksaan, hingga penarikan terhadap sejumlah petugas.
Ia juga menyampaikan bahwa Kalapas Kayuagung saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Jakarta.
“Pada hari ini turun surat bahwasanya beliau lagi diperiksa di Jakarta, dan perintah dari pimpinan untuk bisa mem-backup di Lapas Kayuagung,” ujar Effendi.
Sementara terkait dugaan kekerasan terhadap seorang warga binaan, Effendi menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi di dalam kamar hunian dan melibatkan sesama narapidana.
Korban, kata Effendi, telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis dan saat ini kondisinya telah membaik.
Sementara warga binaan yang diduga terlibat dalam kejadian tersebut telah menjalani pemeriksaan dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk hukuman register F.
Effendi menegaskan bahwa pengawasan, pembinaan, serta evaluasi terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasyarakatan merupakan bagian dari tugas Kanwil Ditjenpas Sumatera Selatan.
Ia juga menyambut penyampaian aspirasi masyarakat sebagai bagian dari kontrol terhadap pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
“Kami bukan alergi untuk menghadapi ini karena iktikad kami memang sudah satu, bahwa narapidana di dalam itu harus lebih baik dari sebelumnya. Dia masuk di dalam Lapas memang harus kita bina. Konsepnya adalah tobat warga binaan itu,” tegasnya.
HAMASS Minta Pemeriksaan Transparan
Usai mendengarkan tanggapan dari perwakilan Kanwil Ditjenpas Sumsel, HAMASS berharap seluruh dugaan yang mereka sampaikan dapat diperiksa secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Mereka juga meminta adanya evaluasi terhadap jajaran Lapas Kelas IIB Kayuagung apabila dalam proses pemeriksaan nantinya ditemukan pelanggaran.
Aksi unjuk rasa tersebut kemudian berlangsung tertib. Massa HAMASS membubarkan diri setelah menyampaikan tuntutan dan mendengarkan tanggapan dari pihak Kanwil Ditjenpas Sumatera Selatan
Liputan : Edo Wilantara
