INGIN BUAT WEBSITE BERITA MURAH??
MAKASSAR, Fakta62.info-
Penanganan perkara di Polrestabes Makassar, Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 16, Makassar, Sulawesi Selatan, menimbulkan pertanyaan serius atas pelanggaran prosedur penyelidikan. Banyak hal yang dilakukan penyidik justru menyimpang dari aturan baku penanganan perkara, (13/9/2026).
Pertama, penyidikan berjalan tanpa pemberitahuan yang layak. Selama tujuh bulan, pihak terlapor hanya satu kali dipanggil. Padahal penyidik diam-diam sudah memanggil dan mengambil keterangan saksi-saksi pihak terlapor tanpa memberi tahu sama sekali. Ini pelanggaran prosedur yang nyata. Saksi yang mengetahui kejadian justru diperiksa tanpa sepengetahuan pihak yang bersangkutan.
Kedua, dasar hukum tidak pernah pasti. Pasal berubah-ubah dari Pasal 466 KUHP menjadi Pasal 351 KUHP. Terjadi saat pemeriksaan Hj. Kul Indah, terjadi juga saat pemeriksaan Saksi Muhammad Thalib. Dua pemeriksaan sama-sama ganti pasal. Artinya sejak awal penyidik tidak memiliki dasar hukum yang tetap. Syarat penegakan hukum adalah kepastian hukum — tapi di sini justru dasar hukumnya berubah sesuka hati.
Ketiga, SPDP dikeluarkan saat pengaduan ke Propam sedang berjalan. Laporan pengaduan ke Unit 1 Subbidpaminal Bidpropam Polda Sulsel sudah diterima tanggal 22 Juni 2026, bahkan sudah dikirim undangan klarifikasi. Artinya ada pengaduan yang sedang diproses terhadap penyidik tersebut. Namun SPDP tetap diterbitkan tergesa-gesa, seolah tidak ada apa-apa. Padahal seharusnya proses berjalan hati-hati saat ada pengaduan atas penyidiknya sendiri
Keempat, syarat dua alat bukti tidak terpenuhi. Saksi utama pelapor Fajar mengaku tidak ada di lokasi. Foto bukti diedit dan direkayasa. Visum tidak pernah diperlihatkan. Tidak ada dua alat bukti yang sah menurut KUHAP. Namun SPDP tetap dikeluarkan. Ini melanggar syarat mutlak penetapan tersangka.
Kelima, kebocoran data terjadi sebelum SPDP keluar. Nomor telepon pribadi diketahui pelapor lebih dulu, bahkan diminta kepada kenalan. Data yang seharusnya dijaga kerahasiaannya justru bocor ke pihak pelapor sebelum surat resmi diterbitkan. Ini pelanggaran kerahasiaan penyidikan.
Prosedur penyelidikan yang seharusnya menjaga keadilan dan kepastian hukum justru penuh penyimpangan. Tidak ada pemberitahuan, dasar hukum berubah-ubah, syarat bukti tidak terpenuhi, data bocor, dan SPDP dipaksakan saat ada pengaduan ke Propam. Atas seluruh pelanggaran prosedur ini, Kepala Kepolisian Republik Indonesia diminta segera menurunkan tim peninjau independen, meneliti ulang prosedur penyelidikan yang cacat ini, dan mempertanggungjawabkan siapa yang memaksakan keluar SPDP tanpa memenuhi syarat hukum yang berlaku.
Redaksi' Fakta 62
