.png)
Batam, fakta62.info-
kota industri dan kawasan strategis ekonomi nasional, kini menghadapi masalah serius terkait proyek reklamasi yang massif namun minim akuntabilitas. Di balik jargon pembangunan, reklamasi di pesisir Batam justru menimbulkan pertanyaan besar: untuk siapa daratan baru ini dibangun?
Pelanggaran Konstitusi dan Oligarki Tata Ruang
Sama seperti kasus Teluk Jakarta, proyek reklamasi di Batam juga sarat kejanggalan. Banyak proyek tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara transparan. Bahkan di beberapa titik, reklamasi dilakukan tanpa Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang lengkap, dan tanpa konsultasi publik sebagaimana diamanatkan UU No. 32/2009 dan UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir.
Padahal, Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa sumber daya alam harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun reklamasi justru memperlihatkan bahwa ruang laut disulap menjadi properti mahal dan eksklusif yang hanya bisa diakses kalangan elite.
Masyarakat Pesisir Tersingkir
Di Batu Ampar, Tanjung Uma, hingga Nongsa, belakang padang, nelayan tradisional dan warga lokal kehilangan akses ke laut karena pantai mereka ditimbun dan diblokir. Ratusan kepala keluarga harus hengkang dari kampung pesisir, dan sebagian besar tidak mendapat kompensasi memadai.
Kelompok Nelayan Teluk Tering, Romi, mengungkapkan reklamasi sudah berjalan sejak 2021, bahkan sempat disegel Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2023. "Sekarang malah lanjut lagi. Padahal dampaknya sangat besar buat kami," kata Romi, Rabu (9/7/2025) kutipan batamtoday
Dampak Lingkungan yang Mengancam
Reklamasi di Batam berdampak serius terhadap ekosistem pesisir. Hutan mangrove yang menjadi benteng alami dari abrasi dan banjir rob terus ditebang. Padahal, mangrove di Batam termasuk habitat penting bagi berbagai spesies laut dan penyerap karbon alami.
Pola arus laut berubah, sedimentasi meningkat, dan abrasi kini mengancam pulau-pulau kecil di sekitar Batam. Bahkan, kerusakan terumbu karang dan hilangnya padang lamun di beberapa titik pesisir telah tercatat dalam kajian lembaga lingkungan.
Korupsi dan Izin Bermasalah
Data investigasi dari aktivis lingkungan menyebutkan bahwa beberapa proyek reklamasi dilakukan tanpa persetujuan formal dari pemerintah pusat atau bertabrakan dengan RTRW. Modus manipulasi dokumen AMDAL, penerbitan izin tanpa prosedur lengkap, hingga aliran dana ke oknum pejabat lokal tak jarang jadi isu yang mengemuka.
Di mana negara ketika batas maritimnya mulai terkikis oleh eksploitasi?
Apa yang Harus Dilakukan?
1. Audit Total Proyek Reklamasi Batam
Pemerintah pusat dan DPR RI harus membentuk tim independen untuk mengaudit legalitas dan dampak dari seluruh proyek reklamasi di Batam.
2. Hentikan Reklamasi Ilegal dan Cabut Izin Bermasalah
Proyek tanpa AMDAL dan tanpa konsultasi publik harus dihentikan. Penerbit izin yang lalai harus diperiksa secara hukum.
3. Lindungi dan Rehabilitasi Mangrove Batam
Pemulihan ekosistem pesisir dan moratorium penebangan mangrove wajib dilakukan secara menyeluruh.
4. Keadilan bagi Masyarakat Pesisir
Kompensasi adil dan program pemberdayaan ekonomi bagi warga yang terdampak harus menjadi syarat mutlak sebelum proyek reklamasi dilanjutkan.
5. Transparansi Tata Ruang
Peta proyek reklamasi harus dibuka untuk publik. Partisipasi masyarakat sipil, media, dan akademisi harus difasilitasi.
Reklamasi untuk siapa?
Jika rakyat tersingkir, nelayan dimiskinkan, dan lingkungan rusak demi pulau-pulau buatan untuk para pemilik modal, maka proyek reklamasi adalah bentuk perampasan ruang hidup legal. Batam bukan hanya milik investor, tapi juga milik rakyat yang menggantungkan hidup dari laut.
