.png)
Kerinci, fakta62.Info-
Ketidakjelasan penggunaan anggaran dana desa di Desa Simpang Tutup, Kecamatan Gunung Kerinci, memicu keresahan di kalangan warga. Mereka menduga sejumlah dana, termasuk gaji perangkat desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan alokasi untuk Karang Taruna senilai sekitar Rp48 juta, tidak jelas pertanggungjawabannya.
Keresahan warga muncul setelah sejumlah program desa mangkrak dan hak-hak mereka tidak terpenuhi. "Uang itu seharusnya untuk masyarakat dan kegiatan desa, tapi seolah hilang tanpa ada kejelasan dari kepala desa," ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Tuduhan ini bukan kali pertama dilayangkan. Berdasarkan informasi dari warga, dugaan penyalahgunaan dana desa telah terjadi selama beberapa tahun terakhir.
- Tahun 2023: Dana sebesar Rp146 juta untuk pembangunan lumbung desa diduga tidak terealisasi, sementara lumbung yang ada diklaim sebagai milik pribadi kepala desa.
- Tahun 2024: Dana tahap ketiga sebesar Rp379,3 juta dari total Rp701,7 juta tidak diketahui penggunaannya.
- Tahun 2025: Dana Rp180 juta untuk pembangunan MCK dan jembatan belum menampakkan hasil.
Warga kini menuntut aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Sungai Penuh dan Kepolisian, untuk segera menyelidiki dugaan penyalahgunaan anggaran desa tersebut. Mereka juga mendesak Inspektorat Kabupaten Kerinci untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh laporan penggunaan dana desa, termasuk anggaran untuk gaji perangkat dan kegiatan Karang Taruna.
Kondisi diperparah dengan sulitnya warga dan media mengonfirmasi langsung kepada Kepala Desa Eflizar. Saat dikonfirmasi, Eflizar disebut mengaku berada di Padang, sementara staf desa menyebut ia berada di Jambi. Perbedaan informasi ini menambah kecurigaan di kalangan masyarakat.
(S boy)
