INGIN BUAT WEBSITE BERITA MURAH??
MALUT, Fakta62.info-
Kematian seorang petani di kawasan hutan Patani seharusnya menjadi alarm keras bagi negara. Namun yang terlihat adalah ketakutan masyarakat dibiarkan tumbuh, pelaku misterius bebas berkeliaran, sementara para pejabat sibuk mempertontonkan agenda seremonial bantuan sosial seolah semua baik-baik saja. Ketika rakyat kehilangan rasa aman di tanah sendiri, BLT tidak bisa dijadikan obat penenang untuk menutupi krisis keadilan." Rabu, (27/5/2026)
Masyarakat Patani hari ini hidup dalam bayang-bayang kekuasaan kelompok tak dikenal. Hutan yang semestinya menjadi sumber kehidupan berubah menjadi wilayah intimidasi. Petani yang bekerja mencari nafkah justru menjadi korban kekerasan. Ironisnya, respons aparat dan wakil rakyat terdengar lebih banyak dalam bentuk diam daripada tindakan nyata. Tidak ada langkah tegas yang mampu meyakinkan publik bahwa negara benar-benar hadir.
DPR yang seharusnya menjadi suara rakyat tampak kehilangan keberanian politik. Mereka lebih sibuk menjaga hubungan kekuasaan daripada memperjuangkan keselamatan warga. Ketika seorang petani dibunuh dan tidak ada keseriusan membongkar pelaku serta motifnya, maka pesan yang diterima masyarakat sangat jelas: rakyat kecil bisa mati tanpa perlindungan.
Aparat penegak hukum pun menghadapi sorotan tajam. Publik mempertanyakan mengapa berbagai kasus kekerasan di wilayah konflik agraria dan kawasan hutan sering berjalan lambat. Negara tidak boleh kalah oleh kelompok misterius. Jika rasa takut lebih kuat daripada hukum, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara akan runtuh sedikit demi sedikit.
Di tengah situasi itu, pemerintah daerah justru lebih sibuk mempromosikan pembagian BLT. Bantuan sosial memang penting bagi masyarakat miskin, tetapi jangan dipelintir menjadi alat pencitraan politik. Rakyat membutuhkan keadilan dan keamanan, bukan sekadar bantuan tunai yang dibagikan di depan kamera. BLT tidak akan menghapus trauma keluarga korban. BLT juga tidak akan mengembalikan rasa aman petani yang setiap hari masuk kebun dengan rasa waswas.
Yang lebih berbahaya, bantuan sosial kerap dijadikan tameng untuk mengalihkan perhatian publik dari persoalan utama. Ketika kritik terhadap keamanan dan penegakan hukum muncul, pemerintah buru-buru menonjolkan program bantuan agar citra tetap terlihat peduli. Padahal kepedulian sejati diuji bukan saat membagikan uang, melainkan ketika berani berdiri bersama rakyat menghadapi ketidakadilan.
Bupati seharusnya memahami bahwa tugas pemimpin bukan hanya memastikan bantuan tersalurkan, tetapi juga menjamin keselamatan warga. Jika ada pembunuhan petani dan masyarakat hidup dalam ancaman, maka itu adalah krisis yang jauh lebih mendesak daripada panggung distribusi bansos. Pemimpin daerah tidak boleh bersembunyi di balik angka penerima BLT sambil membiarkan rasa takut menguasai desa-desa.
Kasus Patani memperlihatkan wajah pahit daerah yang kehilangan keberpihakan negara. Ketika hutan dikuasai OTK, petani dibunuh, DPR diam, aparat lamban, dan pemerintah sibuk menjaga citra melalui bantuan sosial, maka rakyat berhak bertanya: sebenarnya negara berdiri untuk siapa?
Sudah waktunya pemerintah daerah, DPR, dan aparat berhenti menjadikan kemiskinan sebagai alat politik musiman. Fokus utama harus dikembalikan pada penegakan hukum, perlindungan masyarakat, dan pengungkapan aktor di balik kekerasan. Sebab tanpa keadilan, bantuan apa pun hanya akan menjadi plester tipis di atas luka yang terus menganga.
(Said Pers)
