.png)
Dunia pendidikan tinggi di Kabupaten Karimun tengah menghadapi persoalan serius. Para dosen Universitas Karimun hingga kini belum menerima honor mengajar sejak tahun 2024. Kondisi ini menimbulkan keresahan, baik bagi dosen yang telah mengabdikan diri maupun bagi mutu pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas utama.
Sejumlah dosen mengaku sudah lama menunggu kejelasan, namun hingga kini pihak Yayasan 7 Juli—selaku pengelola Universitas Karimun—tidak memberikan transparansi.
"Bagaimana kami bisa fokus mengajar dengan maksimal jika hak kami yang paling dasar saja tidak dipenuhi? Sejak 2024 hingga sekarang tidak ada kepastian kapan honor itu dibayarkan," ujar salah seorang dosen yang enggan disebutkan namanya.
Ketua Projo Karimun, Wisnu Hidayatullah, menilai persoalan ini mencoreng dunia pendidikan di daerah.
"Kami mendesak Yayasan 7 Juli segera menuntaskan kewajiban terhadap dosen Universitas Karimun. Jangan biarkan masalah ini berlarut-larut. Jika dosen tidak dihargai, mahasiswa pun yang akan dirugikan. Ini bukan sekadar soal administrasi, tetapi juga tanggung jawab moral dan hukum," tegasnya.
Ketika dikonfirmasi, bendahara Universitas Karimun hanya memberikan jawaban singkat: “Belum ada info terkait pembayaran dari yayasan.” Pernyataan ini kian mempertegas ketidakjelasan yang terjadi.
Persoalan ini dinilai harus menjadi perhatian seluruh civitas akademika, terutama mahasiswa. Dosen adalah pilar utama pendidikan. Jika hak mereka diabaikan, mahasiswa pasti terkena dampaknya melalui menurunnya kualitas pembelajaran.
Projo Karimun menyerukan agar BEM Universitas Karimun bersama mahasiswa tidak diam. Mahasiswa harus mendukung dosennya, karena perjuangan ini juga menyangkut masa depan mereka sendiri.
Selain yayasan, pemerintah daerah juga dituntut untuk tidak abai. Mandeknya honor dosen Universitas Karimun merupakan cerminan wajah pendidikan daerah. Jika dibiarkan, publik berhak mempertanyakan komitmen Pemda terhadap janji-janji politik mereka dalam peningkatan mutu pendidikan.
Honor dosen yang tertunggak bukan hanya soal administrasi kampus, tetapi menyangkut integritas yayasan, tanggung jawab Pemda, kualitas pendidikan, dan masa depan mahasiswa Karimun.
Kini, publik menanti:
Apakah Yayasan 7 Juli berani transparan?
Apakah Pemda Karimun serius membuktikan komitmen politiknya?
Dan apakah mahasiswa berani berdiri membela dosennya—sebagai bentuk perjuangan untuk masa depan mereka sendiri?
